Jadi Sorotan, Baru Dua Perumda Kota Bandung Hasilkan Deviden

KORAN GALA - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Bandung menjadi sorotan DPRD Kota Bandung. Pasalnya dari empat Perumda, baru dua yang bisa  memberikan deviden.

Demikian salah satu rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Kurnia Solihat, saat ini baru Perumda Tirtawening Kota Bandung dan PT Bandung Infra Investama (BII) yang menjadi penghasil deviden.

"PT BII sudah memberikan deviden sekitar Rp 1 miliar lebih. Dari target Rp 1,1 miliar, tercapai Rp 1,2 miliar. Untuk Perumda Tirtawening yang tercapai itu 96 persen," ungkap Kurnia.

Sementara Bank Bandung dan Perumda Pasar belum memberikan deviden. Bahkan Perumda Pasar, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dari informasi, gaji pegawai terkadang hanya mampu dibayarkan 40 persen.

Baca Juga: Polresta Bandung Upayakan Trauma Healing Korban Pencabulan Oknum Guru Ngaji

"Hal itu berarti benar-benar mengkhawatirkan. Ada apa dengan Perumda Pasar? Direkturnya juga ada yang mundur. Padahal, potensi pasar cukup besar," ungkapnya.

Pihaknya menyarankan agar dilakukan kajian restrukturisasi komprehensif untuk Perumda Pasar. Apalagi sejumlah pasar bisa menjadi bola salju bagi Perumda Pasar, salah satunya Pasar Baru.

"Karena menurut mereka yang datang kepada kami tentang perjanjian dengan pihak ketiga untuk revitalisasi Pasar Baru, hal ini tidak jelas. Para pedagang pasar sudah minta dengan hitungan tertentu dan mereka tidak mau," ungkapnya.

Sebenarnya, kata Kurnia, pihaknya sempat akan mengundang wali kota untuk menanyakan hal tersebut. Namun, kondisinya saat ini tidak memungkinkan.

Selain itu, hal yang menjadi sorotan DPRD yakni terkait pendapatan asli daerah (PAD). Kurnia menilai perlu kajian independen sebelum penetapan PAD sehingga  realisasi dengan target tidak berbeda jauh.

"Untuk pendapatan itu harus ada kajian, supaya target dan realisasi enggak jauh. Kebanyakan pendapatan yang tidak tercapai itu di retribusi. Retribusi tercapainya hanya 77 persen, yang lain rata-rata 96 persen," ungkapnya.

Baca Juga: Jadi Bintang Tamu, KLa Project Berhasil Jadikan Konser Reminiscing Ajang Nostalgia Generasi 80-90an

"Kita juga tidak tahu tidak tercapainya target karena apa, karena tidak ada kajian. Kalau ada kajian kan jelas. Sekarang karena tidak ada kajian, kita hanya bisa melihatnya bahwa ini retribusi kurang, pendapatannya kurang," lanjut Kurnia.

Selama ini, Pemkot Bandung melakukan kajian sebelum menetapkan PAD. Namun hanya bersifat internal dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena itulah, Kurnia menilai perlu kajian dengan menggandeng pihak ketiga. Sehingga ketika target ditetapkan, evaluasi realisasi  akan lebih baik dan terbuka.

Rekomendasi lainnya yakni segera revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan optimal dan solusi tepat untuk lahan parkir Rumah Sakit Bandung Kiwari. Bila lahannya memang ada maka segera dieksekusi.***