KBB Butuhkan 150 Armada untuk Angkut 716 Ton Sampah

KORAN GALA -Kabupaten Bandung Barat (KBB) membutuhkan sedikitnya 150 unit truk untuk mengangkut 716,91 ton sampah per hari. Sementara armada yang dimiliki hanya 39 unit.

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha UPT Kebersihan KBB, Sahria menjelaskan produksi sampah berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus hitung SNI 19 - 3964 - 1994 yang menyebutkan bahwa produksi sampah di KBB sebanyak 716,91 ton.

"Mestinya agar dapat mengangkut semua sampah, sesuai dengan kondisi kewilayahan KBB dibutuhkan sebanyak 150 truk," kata Sahria, Minggu 26 Maret 2023.

Baca Juga: Gelar OPM, Pemkab Bandung Barat Siapkan 28 Ribu Paket Sembako

Ia mengungkapkan dengan hanya memiliki 39 armada, hanya mampu mengangkut 160 ton sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti

"Sisa timbulan sampah di Bandung Barat setiap hari setelah dikurangi oleh kegiatan pengepul, bank sampah, pengomposan, peternak magot dan kegiatan aktivitas penggiat sampah lainya diperkirakan sebanyak 342 ton," ungkapnya.

Lebih jauh diungkapnya, dari 39 armada yang dimiliki Pemkab Bandung Barat yang berasal dari bantuan gubernur sebanyak 6 dump truck dan 3 arm roll, 9 unit dump truck eks Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Bocoran Realme 10T 5G HP 3 Jutaan dengan Layar 90 Hz

"Sementara dari APBD KBB terdiri dari 15 dump truck dan 6 arm roll. Tidak semua unit yang kami miliki dalam kondisi laik jalan, ada yang rusak," tambahnya.

Menurutnya, apabila kondisi TPA tidak stabil seperti pada saat ini, maka teknik penambahan ritase untuk mengangkut sisa sampah sebanyak 33.9 ton per hari itu tidak bisa berjalan. Pasalnya, semua kendaraan terhambat antrean menuju TPA Sarimukti.

"Maka untuk menstabilkan pengangkutan sampah sebanyak 160 ton per hari dibutuhkan pengadaan tambahan armada baru," ucapnya.

Baca Juga: Resep Puding Cendol Nangka, Sajikan Dingin Saat Berbuka Puasal

Pengadaan truk sampah terakhir pada
tahun 2018 sebanyak tiga unit truk dari APBD KBB dengan total anggaran Rp1,2 miliar atau Rp400 juta/unit.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Apung Hadiat Purwoko mengungkapkan, seiring dengan bertambahnya permukiman baru meningkat pula permintaan kerja sama layanan pengangkutan sampah.

"Untuk sementara ditolak karena kalaupun diterima maka tidak akan terlayani oleh armada truk yang ada. Padahal itu potensi buat PAD," ucapnya.***