Warga Minta Pj Bupati Bandung Barat Tidak Menempati Rumah Dinas di Kompleks Perumahan Mewah

KORAN GALA - Warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap kepada Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar tidak menempati rumah dinas di kompleks perumahan mewah. Lebih baik tinggal di rumah yang mudah di akses warga.

"Selama inikan, rumah dinas Bupati Bandung Barat selalu di Kota Baru Parahyangan. Kawasan elit yang sulit bagi rakyat kecil untuk masuk menemui bupatinya," kata Nisa Nawaaira (29) warga Desa/Kecamatan Ngamprah, Selasa 19 September 2023.

Menurutnya, lebih baik Pj Bupati tinggal di rumah dinas yang akses jalannya dilalui angkutan umum dan berada dekat dengan permukiman warga.

Baca Juga: Tokoh Pendiri KBB Ini Optimistis, Arsan Latif Bisa Menyelesaikan Berbagai Persoalan di Bandung Barat

"Sehingga kalau kita mau curhat langsung bertemu Pj Bupati bisa lebih mudah. Apalagi jika rumah dinasnya dilalui angkuta umum," ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Usep (64) warga Kampung Cijeungjing, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang. Selama ini, warga segan untuk bertamu untuk sekadar menyampaikan unek-unek kepada bupati karena rumah dinasnya berada di dalam komplek perumahan mewah, Kota Baru Parahyangan.

"Seperti rumah dinas Pak Hengki kan ada di Kota Baru Parahyangan. Untuk masuknya saja harus melewati dua pos pemeriksaan. Bagi rakyat kecil, baru saja di pos pemeriksaan pertama sudah keburu ciut. Akhirnya memilih balik kanan," kata Usep.

Baca Juga: Arsan Latif Resmi Menjadi Pj Bupati Bandung Barat, Pernah Menjadi Lurah, Sekcam,hingga Inspektur di Kemendagri

Ia melihat, selama ini hanya pejabat, pengusaha atau para elit yang memiliki kendaraan pribadi yang bisa bertemu bupati. Padahal rakyat kecil yang tidak memiliki kendaraan tidak akan pernah bisa menemui pemimpinnya.

Oleh karena itu, lanjut Usep, lebih baik Pj Bupati memilih rumah dinas yang mudah diakses semua lapisan masyarakat. Sehingga bisa mendengar langsung curahan hati rakyatnya.

"Kalau Pak Pj Bupati menempati rumah dinas di luar Kota Baru Parahyangan, saya yakin kepala daerah selanjutnya akan mengikuti jejaknya," ucapnya.

Baca Juga: Seluruh Panwascam di KBB Kesulitan Bayar Sewa Kantor Kesekretariatan

Apalagi mengontrak rumah di Kota Baru Parahyangan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan permukiman biasa. Dengan demikian dapat lebih menghemat anggaran pemerintah daerah.

"Kalau di Kota Baru Parahyangan pasti biaya sewa rumahnya mahal. Begitupun uang iuran per bulan untuk keamanan, sampah dan lain sebagainya juga mahal jika dibandingkan dengan permukiman biasa. Kota Baru Parahyangan kan kompleks elit, jika bupati nya tinggal di sana sementara rakyatnya masih banyak yang masuk kategori pra-sejahtera. Rasa-rasanya kurang elok ya," tukasnya.**