Pengadilan Agama Ngamprah Akan Menempati Kantor Baru yang Lebih Representatif

KORAN GALA - Pengadilan Agama (PA) Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan segera menempati kantor baru yang lebih representatif. Berlokasi di Kampung Ciampel, Desa Laksana mekar, Kecamatan Padalarang, KBB.

Selama ini atau sejak berdiri 5 November 2018, PA Ngamprah menempati bangunan milik pihak lain yang disewa. Sebelumnya, sempat menempati salah satu ruangan di bawah Masjid Ash Siddiq, Ngamprah.

Ketua PA Ngamprah, Muhammad Iqbal mengatakan gedung baru itu ditargetkan bisa ditempati tahun depan. Keberadaan PA Ngamprah sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat KBB.

Baca Juga: Jalan Leucir hingga Bandung Barat Caang di Selatan KBB Habiskan Anggaran Rp 300 Miliar

"Ditargetkan pembangunan rampung tahun depan," kata Iqbal saat peletakan baru pertama di lokasi, Selasa  19 September 2023.

Menurutnya, Kantor PA Ngamprah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dulu, Bandung Barat harus ke PA Cimahi yang ada di Soreang.

"Tentunya itu memakan waktu dan ongkos jika harus bolak-balik ke Soreang. Alhamdulillah dengan Bandung Barat memiliki PA sendiri, memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan," tuturnya.

Baca Juga: Tiap Hari Memadamkan Kebakaran TPA Sarimukti, Tiga Mobil Damkar KBB Langsung Turun Mesin

Ia mengungkapkan, gedung yang akan dibangun ini lebih representatif dari bangunan yang ditempati sekarang. Bahkan memiliki desain bangunan yang dapat meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar (pungli)

"Bangunannya didesain sedemikian rupa, sehingga antara hakim dan aparat lainnya tidak ada ruang untuk bertemu. Hal ini untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," tandasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengajak, PA Ngamprah membuka pelayanan kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki Pemkab Bandung Barat.

Baca Juga: Tokoh Pendiri KBB Ini Optimistis, Arsan Latif Bisa Menyelesaikan Berbagai Persoalan di Bandung Barat

"Kami mengajak Pengadilan Agama bisa membuka layanan di MPP. Dengan demikian saling terintegrasi demi pelayanan prima kepada masyarakat," kata Hengki.**