Reshuffle Kabinet

KORAN GALA - Awali 2023, isu reshuffle kabinet makin kencang. Berkali-kali Presiden Jokowi menyatakan, perombakan kabinet akan dilakukan.

Bahkan Staf Khusus Presiden, Ali Ngabalin menyatakan perombakan kabinet akan dilaksanakan awal Januari ini. Dalam pada itu, hasil survei terkait perombakan kabinet ternyata mendapat dukungan publik.

Hasil survei Charta Politika menyatakan 61.8 persen responden setuju kabinet.

Isu perombakan kabinet bagi partai koalisi pendukung pemerintah, membuat 'ngeri-ngeri sedap'. Ngeri bagi partai yang kadernya diangkat menteri, tapi kurang kompeten.

Atau partainya dianggap tidak loyal kepada Presiden. Bagi partai koalisi yang lain, reshuffle bisa dianggap momentum sedap karena berpeluang mendapat tambahan kursi menteri.

Saling sindir antara PDIP dan NasDem misalnya, bisa dilihat dari konteks ini.

Baca Juga: Warga Cimahi Diimbau Waspadai Ancaman Demam Berdarah Dengue

Ketika banyak hasil survei menempatkan Anies Baswedan (AB) berpotensi menjadi Capres 2024, bos Metro-TV segera tancap gas deklarasi AB dengan menggandeng PKS dan Demokrat.

Harapannya, NasDem akan mendapat efek ekor jas (coattail effect) sehingga dukungan massif rakyat ke NasDem di Pileg 2024 makin berlipat.

Sayangnya, harapan itu tak segampang yang diduga. Tiba-tiba muncul survei kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi yang mencapai 71.9 persen.

Elektabilitas AB langsung turun dari 32.2 persen ke 28.3. Hingga kini, elektabilitas NasDem pun belum bergerak naik.

Persepsi publik memandang AB sebagai antitesis Jokowi. Sementara publik masih memandang positif Jokowi. Di sinilah blundernya Surya Paloh.

Langkahnya berati 'melawan' publik. Presiden yang legitimate di mata publik, bereaksi yang agaknya 'tak sejalan' dengan langkah koalisi perubahan ini. Pernyataan Presiden tentang 'sirambut putih' merupakan antitesis terhadap gerakan koalisi perubahan.

Isyarat Presiden merupakan approval rating yang justru menimbulkan efek ekor jas bagi Ganjar Pranowo. Elektabilitas Ganjar Pranowo lebih meningkat 35.8 persen yang sebelumnya hanya 33.9 persen. Ada alasan mengapa Jokowi lebih memilih Ganjar.